KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA
JAYA MAKMUR SURAKARTA
Oleh
Ika Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2013
ABSTRAK
Mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit
apabila terjadi wanprestasi. Kedua
Mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit. ketiga Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang
dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah
bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder,
yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis
data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah
suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju
penulisan yang bersifat khusus.
Hasil penelitian: 1) Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan
perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi yaitu mempertanggung jawabkan
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang
diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau
kelalaian. 2) Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit didasarkan pada
unsur hukum dan unsur kepercayaan. Unsur hukum yaitu para pihak mengikatkan
diri pada suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai
syarat sahnya perjanjian, dan unsur kepercayaan yaitu pihak koperasi percaya
untuk meminjamkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal kerja bagi
debitur dengan pihak debitur menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. 3)
Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan
wanprestasi yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara
administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih
terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan
menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan
juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar
yang terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali
(resceduling), mengubah persyaratan kredit (reconditioning) dan melakukan
penataan kembali (restucturing).
Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi.
PENDAHULUAN
- Latar Belakang
Meningkatnya
pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola
kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan memanfaatkan
sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan
tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran masyarakat dalam
pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan
dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang
kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna
menuju kearah yang lebih produktif.
Pembiayaan
tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang
riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak
diperlukan. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan
maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian
untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat
yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga
nonperbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian
kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat,
karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang
sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang
selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
Pemberian
kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat
dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak
melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu
baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit,
paling tidak di dalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas
lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepadamasyarakat haruslah melalui prosedur
yang layak atau dalam kata lain melaksanakan prinsip pemberian kredit yang
dikenal"the five C 5 of credit analisys".
Menurut
Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank
sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah
The Five C’s of Credit, artinya pada pemberian kredit tersebut harus
memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu : Character (watak); Capacity (kemampuan);
Capital (modal); Condition of Economic (suasana perkembangan ekonomi);
Colleteral (jaminan).
Jadi
dalam hal ini pemberian kredit dengan mengunakan jasa petugas lapangan adalah
merupakan wewenang sepenuhnya dari petugas lapangan, sehingga dengan keleluasan
tersebut petugas lapangan terkesan ceroboh di dalam memberikan kredit kepada
masyarakat karena adanya dorongan untuk mendapat nasabah yang
sebanyak-banyaknya berkaitan dengan irnbalan yang diterimanya dari koperasi
dimana dia bekerja. Dalam penelitian ini penelitian difokuskan pada pemberian
kredit secara mingguan, di mana dalam pelaksanaan perjanjian kredit, debitur
melakukan angsuran kredit seminggu sekali kepada pihak koperasi, dengan jatuh
tempu selama sepuluh minggu.
- Rumusan Masalah
- Mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi.
- Mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
- Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.
- Batasan Masalah
- Mempertanggungjawabkan kepengurusan dengan perjanjian kredit yang terjadi pada wanprestasi.
- Hubungan hukum yang telah terjadi pada pelaksanaan kredit.
- Wanprestasi menyelesaikan tindak kepada debitur.
- Metode Penelitian
Subjek Penelitian
Mengacu
pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
hukum empiris atau non doktrinal. Peneliti berusaha memberikan penjelasan
mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.
Penelitian
yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto,
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud
dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertega hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam
memperkuat teori-teori baru.
Objek Penelitian
Pada Pasal 1754
KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjammeminjam merupakan
perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat
diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah
dan kualitas yang sama. Maka dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagai perjanjian
pokok dengan tujuan yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya
dan batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor.
Populasi
Hubungan hukum
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dan nasabah didasarkan
pada dua unsur yang paling terkait, yaitu Hukum dan Kepercayaan. Berdasarkan Kepercayaan tersebut maka koperasi dapat
memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur atau nasabah yang mengajukan
kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. Dan
berdasarkan hukum untuk mengatur hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam
(KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta (kreditur) dengan nasabah (debitur) tersebut
maka dibuatlah suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kredit.
Variabel
Metode
analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses
penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan
maksud memahami maknanya. Dengan penyesuaian ketentuan pada Pasal 1320
KUHPerdata mengenaisyarat sahnya perjanjian, dan unsur kepercayaan yaitu pihak
koperasi percaya untuk meminjamkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal
kerja bagi debitur dengan pihak debitur menjadi anggota koperasi terlebih
dahulu.
Alat Analisis
Teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara
dan studi kepustakaan. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama
diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya
dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang
merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
- Landasan Teori
1.
Pengertian
Perjanjian Kredit
Perjanjian
Kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk
perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata yaitu pada
Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian kredit seperti
diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya
yaitu pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH
Perdata menyatakan bahwa : “pinjammeminjam adalah persetujuan dengan mana pihak
yang satu memberikan kepadapihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakanganan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Pasal 1754 KUH
Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjammeminjam merupakan
perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat
diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah
dan kualitas yang sama. R. Subekti menyatakan : dalam bentuk apapun juga
pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi
adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata
Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.
2.
Pengertian
Kredit
Dari segi
bahasa, kredit berasal dari kata credere yang diambil dari bahasa Romawi yang
berarti kepercayaan. Bila seseorang atau badan usahamendapat fasilitas kredit
dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi
kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara
para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit
(kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi
kewajibannya baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah
disepakati bersama.
Kredit dalam
kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena
pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu
berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari
perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang
profesional dengan integritas moral yang tinggi.
Kewajiban adanya
pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang
selengkapnya berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan
dananya pada bank.”
Unsur-unsur Kredit
Hasanuddin
Rahman mengemukakan empat unsur kredit sebagai berikut:
a.
Kepercayaan,
bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit
tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang
sudah diperjanjikan.
b.
Waktu,
bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur
tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang
waktu.
c.
Risiko,
bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka
waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit,
makin tinggi risiko kredit tersebut.
d.
Prestasi,
bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai
pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan
kontra prestasi.
Unsur-unsur
tersebut di atas dapat selalu berkembang dan menjadi lebih luas terutama dalam
perkembangan pelaksanaan perkreditan, maka unsur-unsurnya dapat berkembang
diantaranya : penatalaksanaan manajemen kredit, agunan dan cara penyelesaian
sengketa.
3.
Bentuk
Perjanjian Kredit
Undang-Undang
Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti
bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk
tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di
bawah tangan dan bisa secara notarial. Praktek perbankan yang demikian ini
berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
a.
Instruksi
Presiden Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan jo
SE Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb.,SE Presidium Kabinet
Nomor 10/EK/2/1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian
kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara
bank dan nasabah.
b.
Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit
yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian
kredit secara tertulis.
Menurut
Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya:
a.
Perjanjian
kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan
sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
b.
Perjanjian
kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban
diantara debitor dan kreditor.
c.
Perjanjian
kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit.
4.
Perjanjian
Kredit sebagai Perjanjian Baku
Perjanjian
kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian kredit
tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi
tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanjian kredit terletak
pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu
lintas perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula
yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya.
5.
Isi
Perjanjian Kredit
Setiap pemberian
kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secaratertulis. Bentuk dan
formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk
menetapkannya, namun sekurang kurangnya harusmemperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
a.
Memenuhi
keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
b.
Memuat
jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan
kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.
PEMBAHASAN
- Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Wanprestasi
Tanggung
jawab pengurus koperasi adalah suatu keharusan untuk mempertanggung jawabkan
segala tindakan yang telah diperbuatnya, baik dalam lingkup organisasi koperasi
maupun dalam kegiatan usaha koperasi. Apabila pengurus tersebut telah melakukan
tindakan yang merugikan, dalam hal ini telah melakukan wanprestasi, maka secara
moral dia dapat dikenai pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban
ini berkaitan erat dengan kedudukan pengurus koperasi itu sendiri, dimana satu
pihak dia sebagai pengelola koperasi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan
usaha dan organisasi koperasi. Sebagaimana konsekuensi seseorang menjadi pengurus
koperasi, maka pengurus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus
dan Keputusan Rapat Anggota. Hal ini berarti bahwa setiap pengurus koperasi di dalam
melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun organisasi koperasi
harus tunduk pada aturan yang telah disepakati, baik aturan dalam Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
Sebagai
perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan upaya hukum
dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab
mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota
atau Rapat Anggota Luar Biasa. Jika koperasi menanggung kerugian, secara umum
sesuai ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, Pengurus baik
secara bersama-sama maupun sendirisendiri menanggung kerugian yang diderita
koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan
kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan
penuntutan.
Secara
khusus, Jaya Makmur Surakarta menanggung
kerugian akibat tindakan pengurus yang wanprestasi dalam hal pelaksanaan pemberian
kredit /peminjaman uang, Pengurus baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang
dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya tersebut.
Namun,
di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta bagi
pengurus yang melakukan tindakan wanprestasi dan merugikan koperasi harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik dengan cara yang Pertama,
dengan mengembalikan kredit lunak/pinjaman uang beserta jasa pinjaman kepada pihak
koperasi menurut ketentuan yang telah diatur oleh pihak koperasi, Kedua bisa
melalui pemotongan gaji. Ketiga, apabila masih belum bisa melunasinya
dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan aset debitur.
Setiap
anggota/anggota luar biasa yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diberhentikan
dari keanggotaan, sebelum sanksi dijatuhkan, didahului dengan surat peringatan tertulis
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.
Dari
uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab perdata
pengurus koperasi yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap pelaksanaan
kredit lunak berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu kewajiban yang
dapat dikenakan terhadap pengurus koperasi atas segala tindakan yang berkenaan
dengan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam kedudukannya baik sebagai
pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Tanggung jawab pengurus
koperasi dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa
koperasi muncul apabila dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit /peminjaman
uang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh
pengurus selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi sebagai pihak penerima
kredit /pinjaman uang. Bentuk tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus
dan penerima kredit/pinjaman uang terdiri dari dua (2), yaitu :
1.
Tanggung
Jawab Secara Khusus
Maksudnya adalah tanggung jawab yang
terbatas pada isi dari kesepakatan, misalnya dalam hal terjadinya wanprestasi.
Tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus dan penerima kredit/pinjaman
uang dalam pelaksanan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang,
hanya terbatas pada kewajiban yang dapat dikenakan kepada pengurus koperasi
atas segala tindakannya yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dilakukannya
dalam kedudukannya selaku pengurus dan penerima kredit /pinjaman uang. Bentuk
tanggung jawab tersebut berupa :
-
Melakukan pembayaran beserta jasa pinjaman melalui pemotongan gaji.
- Melakukan pembayaran sendiri pada
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta secara penuh apabila
gaji tidak terpotong.
2.
Tanggung
Jawab Secara Umum
Maksudnya
adalah tanggung jawab yang tidak terbatas pada isi dari kesepakataan atau juga
dapat dikatakan merupakan tanggung jawab Kelembagaan. Tanggung jawab secara
Kelembagaan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengurus koperasi dalam
kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Bentuk
tanggung jawab tersebut berupa : 1) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota. 2) Melakukan pembayaran simpanan
wajib sebagai wujud keikutsertaan menjadi anggota koperasi yang bersangkutan
secara tertib dan teratur. 3) Memanfaatkan kegiatan usaha Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta semaksimal mungkin. 4) Bersama-sama
ikut menjaga atau mempertahankan nama baik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha
Jaya Makmur Surakarta.
Oleh
karena itu, bentuk tanggung jawab perdata pengurus koperasi selakupengurus dan
pengguna jasa koperasi terhadap pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit
/peminjaman uang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 60 adalah
melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untukmempertanggungjawabkan segala
tindakan yang telah diperbuat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam klausula
kesepakatan permohonan kredit /peminjaman uang yang telah dibuat, dengan tetap
berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang
hak dan kewajiban pengurus koperasi selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi
baik dalam lingkup organisasi maupun kegiatan usaha koperasi.
- Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit
Hubungan
hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dan nasabah
didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan.
Berdasarkan kepercayaan tersebut maka koperasi dapat memberikan pinjaman atau
kredit kepada debitur atau nasabah yang mengajukan kredit di Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. Untuk mengatur hubungan hukum antara
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta (kreditur) dengan
nasabah (debitur) tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian yang disebut dengan
Perjanjian Kredit. Dalam perjanjian kredit tersebutlah akan diatur mengenai
hubungan hukum antara kreditur dengan debitur lebih lanjut.
Berdasarkan
surat perjanjian kredit, maka selanjutnya hak dan kewajiban para pihak antara
pihak Koperasi dan pihak nasabah. Hak dan kewajiban masingmasing tersebut,
antara lain:
a.
Pihak
Koperasi:
·
Berhak
meminta data-data yang berkaitan dengan nasabah baik pribadi atau usahanya.
·
Berhak
menilai atas jaminan yang diberikan serta menolak atau memberiatas pinjaman
yang diajukan nasabah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
·
Koperasi
berhak mendapat biaya-biaya yang menjadi beban pinjaman (beban provisi dan
administrasi).
·
Koperasi
berhak mendapat angsuran atau bunga pada saat yang dijanjikan.
·
Koperasi
dengan bantuan pihak lain berhak melakukan eksekusi jaminan bila kreditnya
bermasalah.
·
Koperasi
menagih kepada debitur apabila telah sampai saatnya membayar.
·
Koperasi
berhak menerima pelunasan.
·
Koperasi
berkewajiban mengeluarkan dana pada waktu permohonan kredit direalisasikan
serta menerima jaminan untuk menanggulangi bila kredit yang direalisasikan
macet.
·
Sebaliknya
Koperasi tidak berhak mengeluarkan dana bila kreditnya ditolak.
b.
Pihak
Nasabah:
·
Nasabah
wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepada Koperasi sebagai lampiran atas
permohonan kredit yang diajukan.
·
Tunduk
dan patuh terhadap peraturan perkreditan yang dibuat oleh Koperasi.
·
Berhak
menerima dana yang diberikan Koperasi atas pencarian kredit.
·
Berhak
membayar bunga, administrasi, provisi yang besarnya sesuai dengan yang
ditentukan oleh Koperasi.
·
Mau
dikunjungi atau dipantau pasca pelemparan pinjaman.
·
Berhak
memberitahukan kepada Koperasi kalau tidak bisa membayar angsuran baik pokok
atau bunga.
·
Pada
saat jatuh tempo berhak melunasi dan mengambil jaminan.
Setiap
perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai
undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH
Perdata menetapkan, bahwa:
·
Perjanjian
berlaku sebagai undang-undang para pembuatnya.
·
Pengakhiran
suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena
undang-undang menyatakan berakhir.
·
Perjanjian
harus ditepati oleh para pembuatnya.
- Tindakan dan Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Apabila Salah satu Pihak Melakukan Wanprestasi
Dari
sudut pandang perkoperasian, upaya yang ditempuh oleh koperasi apabila kredit
yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit
bermasalah, maka dalam hal ini koperasi perlu melakukan penyelamatan sehingga
tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan
jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan
penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.
Tindakan
yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta apabila
debitur wanprestasi tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan secara
administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih
terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan
menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan
juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan
keluar yang terbaik.
Apabila
tindakan menagih secara terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program
pembinaan kredit tidak berhasil, maka langkah yang ditempuh oleh koperasi
adalah melakukan pelelangan barang yang dijaminkan oleh peminjam. Hasil lelang
barang jaminan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menutup besarnya tunggakan
angsuran pinjaman, apabila terjadi kelebihan maka dikembalikan kepada peminjam,
namun apabila terjadi kekurangan ditanggung oleh pihak koperasi.
Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta juga dapat melakukan upaya
penyelamatan kredit dengan :
1.
Penjadwalan Kembali (Resceduling)
Upaya
berupa melakukan perubahan syarat-syarat yang berkenaan dengan jadwal
pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang,
baik perubahan besarnya angsuran jumlah angsuran maupun tidak.
Hal
ini ditempuh dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur
yang mengalami kesulitan, hambatan dalam mengembalikan kredit beserta bunganya
kepada koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta
berusaha mengubah komposisi klausul-klausul yang berkaitan dengan perjanjian
kredit juga mengenai jangka waktu.
2.
Persyaratan Kembali (Reconditioning)
Upaya berupaya melakukan perubahan atas
seluruh sysrat-syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada
perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit. Namun perubahan tersebut
tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau
sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Dalam hal ini tindakan yang dilakukan
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta berupa keringanan atau
perubahan persyaratan : 1) Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai
tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali
pokok. 2) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi
penagihan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai
kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak
menambahplafon kredit. 3) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit
jangka panjang dengan syarat lebih ringan. 4) Penurunan suku bunga yaitu dalam
hal nasabah masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang
dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu
itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah menunjukan laba dan
likuiditas memungkinkan membayar bunga. 5) Kapasitas bunga yaitu bunga
dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak membayar
bunga tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Cara
ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.
3.
Penataan Kembali (Restucturing)
Upaya
berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian
tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit
menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling.
Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya rescheduling dan
reconditioning rescheduling dengan restructuring, serta gabungan ketiganya.
Jika penilaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta tentang
kegiatan usaha debitur dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan maka perlu
dilakukan tindakan penyelamatan yang sesuai kondisi perusahaan.
PENUTUP
- Kesimpulan
Berdasarkan
hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Tanggung
jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi
wanprestasi yaitu mempertanggung jawabkan baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang
dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi.
Hubungan
hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur
Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit didasarkan pada unsur hukum dan
unsur kepercayaan. Unsur hukum yaitu para pihak mengikatkan diri pada suatu
perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenaisyarat sahnya
perjanjian, dan unsur kepercayaan yaitu pihak koperasi percaya untuk
meminjamkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal kerja bagi debitur
dengan pihak debitur menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Dari hubungan
hukum dan kepercayaan tersebut, masing-masing pihak yaitu debitur dan koperasi memiliki
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati
bersama.
Tindakan
dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi
yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi
perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus,
pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki
faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha
untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang
terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (resceduling),
mengubah persyaratan kredit (reconditioning) dan melakukan penataan
kembali (restucturing).
DAFTAR
PUSTAKA
Budiono
Kusumahamidjojo, 1998, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, Gramedia
Widiasarana, Jakarta.
Kasmir,
2003, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Departemen
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, 1999.
Gatot
Supramono, 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta:
Djambatan.
Hendrojogi,
2000, Koperasi: Asas-Asas Teori & Praktek, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
HH.
Salim, HS. 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta, Sinar
Grafika.
Moh
Tjoekam, 1999, Manajemen Perbankan, Tarsito, Bandung.
M.
Djumhana, 2000, Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia, Jakarta.
Revrisond
Bawasir, 1997, Sistem Perkoperasian Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta.
R.T.
Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta.
Soebekti,
1990, Hukum Perjanjian, Cet. XI. Internasa, Jakarta.
R.Subekti
dan Tjiptosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta.
Teguh
Pudjo Muljono, 2000, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE,
Yogyakarta.
Thomas
Suyanto, 1999, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka
Umum, Jakarta.
Y.
Sri Susilo, 2000, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, BPFE, Yogyakarta.
UU
No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, CV. Eko Jaya, Jakarta.
