MASALAH NEGARA BERKEMBANG

Nama : Wida Fitriyah
Kelas : 1EB08
NPM : 27215126
TULISAN

MASALAH NEGARA BERKEMBANG

Sebelum membahas tentang Negara berkembang saya akan membahas pengertian terlebih dahulu seperti apa Negara Berkembang :
Pengertian Negara Berkembang adalah suatu negara yang memiliki pendapatan rata-ratanya rendah, infastruktur relatif berkembang, perkembangan manusia berada di bawah standar normal global dan negara ini juga memiliki pembangunan sosial terbelakang yang tampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia atau masyarakat.
Ciri-ciri Negara berkembang :
Standar kehidupan yang sangat rendah
Tingkat pendapatan yang rendah
Produktivitas yang masih rendah
Angka beban ketergantungan tinggi
Angka pertumbuhan penduduk tinggi
Besarnya angka pengangguran
Ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor produk primer
Tingkat sempurnanya pasar dan ketersediaan informasi
Ketergantungan dan kerapuhan dalam segala aspek hubungan internasional
Kurangnya permodalan dalam pelaksanaan pembangunan
Ketidakseimbangan laangan kerja dengan tengara kerja sehingga angka pengangguran terus meningkat, banyak penerapan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi setempat, dan adanya blokade perdagangan.

Negara yang termasuk kedalam ciri-ciri Negara Berkembang :
Negara Berkembang di Benua Eropa
Albania, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Belarus, Georgia, Kroasia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Makedonia, Montenegro, Ukraina, Moldova,  Polandia, Romania, Serbia,  dan Turki
Negara Berkembang di Benua Afrika
Algeria, Djibouti, Mesir, Djibouti, Libya, Mauritania, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, Tunisia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cape Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Ivory Coast, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritus, Mazambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe
Negara Berkembang di Benua Amerika
Antigua dan Barbuda, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts and Nevis, St. LuciaSt. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, dan Venezuela
Negara Berkembang di Benua Asia
Armenia, Kazakstan, Kirgistan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Fiji, India, Indonesia, Kribati, Korea Utara, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Palestina, Papua Nugini, Filipina,Samoa, Solomon, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Bahrain, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Yaman, dan  Uni Emirat Arab
Negara Berkembang di Benua Australia dan Oceania
Fiji, Kribati, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Dari pengertian dan ciri-ciri sudah bisa terlihat beberapa permasalahan, oleh karena itu saya akan membahas permasalahan Negara berkembang saya akan mengambil contoh Negara berkembang adalah Indonesia. Permasalahan Negara tersebut cukup kompleks untuk dibahas. negara berkembang pastilah memiliki berbagai macam permasalahan yang masih harus ditangani. Pastinya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di negara berkembang. Berikut ini akan di jelaskan berbagai permasalahan yang terjadi di negara berkembang.

Standar Hidup yang Rendah
Pada hampir semua negara berkembang, standar hidup (levels of living) dari sebagian penduduknya sangat rendah. Sebutan rendah itu bukan hanya dalam pengertian global, yakni bila dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, namun juga di dalam domesti, yakni bila dibandingkan dengan hidup gaya hidup golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut diwujudkan dalam bentuk jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada dan peluang mendapatkan pekerjaan yang sangat rendah.

Pendapatan Nasional per Kapita
Angka total pendapatan atau produk nasional bruto (GNP-Gross National Products) per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai untuk ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Konsep GNP itu sendiri merupakan indikator atas besar-kecilnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. GNP adalah nilai moneter (dalam satuan uang) atas segenap kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara. Seperti yang dapat kalian lihat dalam grafik berikut ini, Indonesia menempati posisi terendah.
Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Namun demikian, tingginya pendapatan perkapita bukanlah penentu kemakmuran suatu negara.

Tingkat Pertumbuhan Relatif Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita
Di samping tingkat pertumbuhan pendapatan per kapitanya yang begitu rendah, pertumbuhan pendapatan nasional (GNP) di banyak negara-negara berkembang (atau yang lebih dikenal dengan istilah Negara-negara Dunia Ketiga) lebih rendah daripada yang dicapai oleh negara-negara maju. Negara-negara Dunia ketiga ini pada umumnya mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam selama periode 1980-an. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, kesenjangan pendapatan (income gap) antara negara kaya dan negara miskin semakin dalam kecepatan yang sangat tinggi.

Distribusi Pendapatan Nasional
Terus melebarnya kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara miskin bukanlah merupakan satu-satunya wujud melebarnya perbedaan waktu antara kelompok negara-negara kaya dan miskin. Hal penting yang harus diketahui adalah bahwa tingkat pendapatan dari semua negara memang tidak sama. Sampai batas tertentu, selalu terdapat kesenjagan pendapat (income inequality). Antara orang kaya dan miskin di semua negara baik negara-negara maju maupun negara berkembang pasti terdapat perbedaan atau kesenjangan pendapatan. Hanya saja, ketimbang dinegara-negara berkembang ternyata jauh lebih parah atau lebih besar daripada yang ada di negara-negara maju.

Tingkat Kemiskinan
Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada faktor utama, yakni tingkat (1) pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama pembagian pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama pembagiannya pendapatan merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apa pun distribusi pendapatan di suatu negara, jika pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan akan semakin luas.

Kesehatan
Selain harus membanting tulang untuk mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa, banyak penduduk di negara Dunia ke tiga yang masih harus bejuang melawan kekurangan gizi dan hama penyakit. Tidak sedikit yang kemudian terpaksa menyerah, mati karena penyakit atau malnutrisi (kekurangan gizi).

Pendidikan
Di negara berkembang karena jumlah penduduk yang terlalu banyak, maka pendidikan masih kurang merata. Banyak penduduk yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut.
Produktivitas yang Rendah
Disamping standar hidup yang rendah, negara-negara juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja (Labor productivity). Sebuah prinsip dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan produktivitas marjinal yang semakin menurun (diminishing marginal productivity). Menurut prinsip ini, jika beberapa faktor produksi variabel (faktor produksi yang berubah-ubah seperti faktor produksi lainnya tetap (seperti daktor modal, tanah dan bahan baku), maka seperti melewati suatu titik tertentu, setiap tambahan suatu produk (marginal product uotput) yang bersumber dari penambahan faktor variabel tersebut akan menurun. Atas dasar prinsip ini, kita dapat menebak bahwa rendahnya produktivitas tenaga kerja di nuegara-negara Dunia Ketiga disebabkan kurangnya oleh faktor-faktor atau pelengkap seperti modal dan/ kecakapan SDM yang penuh pengalaman. Hal ini tentu saja membuat faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan tenaga kerja tidak berkembang.

Kesehatan Fisik yang Rendah
Banyaknya produktivitas di kebanyakkan negara-negara berkembang bersumber dari lemahnya kektuatan dan kesehatan fisik para pekerja yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan. Dengan pendapatan yang pas-pasan, tentu saja sangat sulit bagi mayoritas penduduk negara-negara Dunia Ketiga untuk membeli dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan padat gizi. Seperti kita ketahui, kekurangan gizi semasa anak-anak dapat membatasi mental dan fisik. Selain itu, menu makanan yang buruk dan tidak mencukupi, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta standar higienis yang rendah, dapat menyebabkan kemunduran kesehatan tenaga kerja sehingga pada akhirnya nanti mempengaruhi sikap dan kesungguhan serta perhatian orang-orang yang bersangkutan terhadap pekerjaan maupun terhadap masyarakat di sekitarnya. Produktivitas yang rendah di banyak negara berkembang ternyata memang berhubungan langsung dengan kelesuan fisik maupun emosional, untuk menahan tekanan-tekanan persaingan dalam lingkungan kerja mereka sehari-hari.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan yang Terlampau Tinggi
Pada tahun 1998 saja, total penduduk dunia telah mencapai 5,9 miliar jiwa, dan lebih dari empat perlima dari jumlah tersebut hidup di negara-negara Dunia Ketiga. Sedangkan orang yang menghuni negara-negara maju hanya seperlimanya. Diantara kedua negara tersebut terdapat perbedaan tingkat kelahiran maupun tingkat kematian yang sangat mencolok. Tingkat kelahiran yang dijadikan ukuran adalah tingkat kelahiran adalah tingkat kelahiran kasar (crude birthrate) yakni jumlah bayi yang lahir per tahun dan yang tetap hidup pada setiap 1000 penduduk. Tingkat kelahiran ini di negara-negara berkembang pada umumnya sangat tinggi yakni bekisar antara 30-40 untuk setiap 1.000 penduduk sedangkan angkanya di negara-negara maju kurang dari setengahnya.

Tingkat kematian (death rates), yakni jumlah orang yang meninggal tiap 1.000 penduduk pert tahun. Di negara-negara Dunia Ketiga juga relatif tinggi apabila dibandingkan angka dinegara-negara maju. Namun, berkat adanya usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit menular, kini selisih tingkat kematian antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju lebih kecil daripada perbedaan tingkat kelahiran. Namun, hal itu juga membawa akibat buruk, yakni rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun di negara-negara Dunia Ketiga menjadi begitu tinggi.

Salah satu dampak yang paling menonjol atas tingginya angka kelahiran negara-negara berkembang adalah sebagian besar penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur 15 tahun. Hal ini megakibatkan angkatan kerja produktif di negara-negara berkembang harus memelihara lebih banyak tanggungan dibandingkan dengan yang ada negara-negara kaya. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak, secara ekonomis disebut beban ketergantungan (dependency ratio). Artinya, mereka merupakan anggota masyrakat yang tidak produktif (biasanya berumur antara 15 hingga 64 tahun). Dinegara-negara berkembang ketergantungan itu mencapai sekitar 45 persen. Selain itu, di negara-negara berkembang, beban ketergantungan yang terdiri dari anak-anak hampir mencapai 90 persen, sedangkan di negara-negara kaya hanya 66 persen.

Tingkat Pengangguran Penuh dan Terselubung yang Terlalu Tinggi dan Terus Melonjak
Salah satu akibat untuk sekaligus faktor penyebab rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk semuber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang relatif sangat rendah. Ada dua penyebabnya. Yang pertama adanya pengangguran terselubung (under employment); artinya, orang-orang bekerja di bawah kemampuan terbaik yang ia miliki. Ini terlihat lebih banyak tenaga kerja di daerah perkotaan maupun pedesaan yang bekerja di bawah jam kerja normal. Mereka ini hanya bekerja harian, mingguan, atau bahkan musiman. Yang kedua adalah tingginya tingkat pengangguran penuh atau terbuka (open unemployment), yakni orang-orang yang sederhana mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapat lapangan pekerjaan sama sekali.

Apabila kita perhatikan tingginya kelahiran yang terjadi di negara-negara berkembang dewasa ini, maka bisa dipastikan bahwa jumlah tenaga kerja dinegara-negara Dunia Ketiga akan meningkat tajam dikemudian hari. Hal ini berarti penyediaan lapangan kerja harus segera dilipatgandakan demi memenuhi tuntutan bertambahnya jumlah angkatan tenaga kerja tersebut. Di pihak lain, daerah-daerah perkotaan semakin padat dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sengit karena begitu banyaknya orang-orang dari daerah pedesaan dan pinggiran kota berurbanisasi dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik.

Ketergantungan Terhadap Produksi Pertanian dan Ekspor Barang-barang Primer
Sebagian besar penduduk negara-negara Dunia Ketiga hidup dan bekerja di daerah pedesaan. Lebih dari 65 persen jumlah penduduk negara-negara berkembang tinggal menetap, bahkan turun menurun, di pedesaan, sedangkan penduduk di negara maju yang tinggal di desa-desa kurang dari 27 persen. Demikian pula halnya dengan angkatan. Sekitar 58 persen angkatan kerja di negara-negara Dunia Ketiga mencari nafkah disektor pertanian, sedangkan di negara-negara maju hanya sekitar 5 persen.

Tingkat Produktivitas Pertanian yang Rendah
Rendahnya tingkat produktivitas ini disebabkan oleh terlalu besarnya jumlah penduduk dibandingkan dengan luas tanah yang tersedia, juga karena teknologi yang dipergunakan disektor pertanian dinegara-negara berkembang itu sering sekali masih rendahnya atau bahkan primitif. Walaupuns suatu negara memiliki luas tanah yang berlimpah-limpah, namun,jika teknologi yang digunakan masih primitif, seperti masih yang digunakannya bajak tangan dan penyisir tanah yang digerakkan oleh manusia atau binatang (sapi, kerbau, kedelai), maka setiap petani tidak mungkin mengelolah lahan dari lebih dari 5-8 hektar. Selain itu, banyak petani di negara-negara Dunia Ketiga, khususnya dikawasan Asia dan Amerika Latin yang tidak memiliki tanahnya sendiri. Mereka hanya menyewa sebidang tanah garapan yang sempit dari para tuan rumah. Dalam kenyataannya, dibawah negara berkembang, para petani hanya memiliki tanah rata-rata seluas 1-3 hektar. Dewasa ini, luas tanah mereka tidak lagi seluas itu, dan ukurannya semakin hari semakin sempit. Hasil tanah tersebut sangat diandalkan untuk memenuhi secara beramai-ramai, baik itu secara langsung (langsung dikonsumsi oleh keluarganya) maupun tidak langsung (hasil panen tersebut dijual dulu ke daerah perkotaan dan nonpertanian), sehingga rata-rata setiap hektar tanah dipakai untuk menghidupi 10-15 orang. Oleh karena itu, wajar saja jika usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta menaikkan produktivitas pertanian serta menaikkan produksi rata-rata per hektar tanaman padi, gandum, jagung, kedelai, dam padi-padian, dewasa ini merupakan proritas utama dalam pembangunan nasional di banyak negara berkembang.

Ketergantungan pada Ekspor Primer
Pada umumnya, perekonomian negara-negara berkembang lebih banyak tergantung pada produksi barang primer (produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan dan bahan-bahan mentah) daripada barang-barang skunder (barang-barang hasil olahan sektor industri atau manufaktur) dan barang tersier (jasa-jasa). Produksi barang primer ini merupakan andalan ekspor yang ke negara-negara lain (baik ke negara-negara maju maupun ke sesama negara-negara berkembang). Terkecuali beberapa negara yang dianugerahi dengan sumber minyak dan mineral berharga lainnya, ekspor utama negara-negara berkembang terdiri dari bahan makanan pokok, biji-bijian nonpangan, dan bahan-bahan mentah. Di daerah Afrika sub-Sahara, misalnya 88 persen dari seluruh pendapatan ekspor didapat dari komoditi ekspor.
Ekspor berbagai macam komoditi primer itu adalah sumber devisa yang utama bagi negara-negara berkembang. Sialnya banyak negara berkembang terlilit utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar hingga selama periode 1980-19990-an, sebagian besar devisa hasil ekspor tersebut harus mereka relakan sebagai pembayaran cicilan dan bunga utang.

Sistem Hukum dan Infrastruktur yang Tidak Mapan
Di kebanyakan negara berkembang sistem hukum tidak dijalankan dengan sepenuh hati baik oleh pemerintah maupun warga negaranya sendiri. Sistem hukum yang tegas ini adalah syarat mutlak bagi terselengaranya pembangunan. Dengan sistem hukum yang mapan maka persaingan usaha di antara para pengusaha dapat dijamin sehat dan fair,dan setiap kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu akan terlacak dan segara diambil tindakan yang sesuai hukum agar kecurangan itu tidak terjadi lagi. Sistem hukum yang mapan ini akan menjamin segala kontrak dan perjanjian bisnis, hak cipta, kegiatan perbankan, ekspor-impor, dan kegitan ekonomi lainnya.
Sesuai sistem hukum, negara-negara berkembang sangat kekurangan infrastruktur dan sistem keuangan yang memadai. Tanpa adanya jalan-jalan raya, sistem telekomunikasi, listrik, sistem keuangan dan perbankan yang kuat serta jaminannya sekali hambatan untuk maju.

Ketergantungan yang Dominan pada Dunia Internasional
Hal yang telah menjadi lumrah bila kebanyakan negara berkembang itu sangat menggantungkan diri pada bantuan lembaga-lembaga internasional. Kita sering mendengar istilah World Bank, IMF, UNDP di koran-koran. Lembaga-lembaga ini adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Ketegantungan yang terlalu besar sangat tidak sehat karena lambat laun negara-negara berkembang ini hanya akan menjadi boneka lembaga-lembaga internasional tersebut, tanpa sedikit pun kemauan dan niat baik untuk mengandalkan kekuatannya sendiri.

Mengatasi masalah Negara berkembang :
Mencari solusi sampai ke asal.
Mencari sebeb-sebab.
Menemui solusi pertama hingga solusi lainnya untuk turut membantu.
Evaluasi setiap tindakan dan mencari titik hasil yang ada.
Menerapkan solusi lain yang lebih mengcover pada permasalahan yang ada atau yang tersisa.
Semoga bermanfaat.
Menekan jumlah kelahiran.
Pemanfaatan sumber daya manusia agar dapat bersaing jadi bukan hanya menang kuantitas tapi juga kualitasnya.
Menciptakan lapangan pekerjaan dan Peningkatan bidang industri sehingga pertumbuhan perekonomian lebih cepat.
Mengoptimalkan penegakan hukum dan mengembalikan tugas dan wewenang penegak hukum seperti yang seharusnya.
Tidak terlalu bergantung pada bangsa asing.
Meningkatkan kualitas infrastruktur karena infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam kemajuan suatu bangsa.
Kemauan bersama dari jajaran birokrat dan masyarakat untuk gotong royong memajukan negaranya.
Mengurangi impor dan melakukan ekspor berupa barang jadi bukan barang mentah.
Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
Melakukan pemerataan ekonomi.


Daftar Pustaka:

http://mariberbagi-ilmu2.blogspot.co.id
dodirullyandapgsd.blogspot.co.id/2014/09/cara-mengatasi-masalah-ekonomi-masalah.html?m=1
www.artikelsiana.com/2015/11/negara-maju-negara-berkembang.html?m=1
hedisasrawan.blogspot.co.id/2012/10/daftar-negara-maju-dan-berkembang-di_25.html?m=1
https://klikharry.com/2012/11/27/masalah-ekonomi-di-negara-berkembang/

BAB. 8 & 9 Pembangunan Ekonomi Daerah dan Otonomi Daerah

Nama   : Wida Fitriyah
Npm    : 27215126
Kelas   : 1EB08

Pembangunan Ekonomi Daerah dan Otonomi Daerah

1.     Undang-Undang Otonomi Daerah

Ø   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ø   Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangg Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ø   Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Ø   UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Ø   UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.     Perubahan Penerimaan Daerah Dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Perubahan yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari :

1.            Hasil pajak daerah;

2.            Hasil retribusi daerah;

3.            Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya;

4.            Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5.            Jasa giro

6.            Pendapatan bunga

7.            Tuntutan ganti rugi

8.            Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

9.            Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi. Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB), yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk.

3. Pembangunan Ekonomi Regional

3.1.      Pembangunan regional

Usaha meningkatkan kualitas kehidupan maupun kualitas lingkungan, sektor dan jangkauannya sangat luas. (Sumaatmaja, 1989: 49) Menurut sumber lain, pembangunan regional ialah strategi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannnya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang dikehendaki.

3.2.         Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkat ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. lalu beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.

3.3.         Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (GDP) suatu negara. Untuk daerah makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi menurut hidupnya (Todaro, 2000):

1.      Menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan

2.      Ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

3.4.         Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan;

1.      Pertumbuhan output yaitu mengetahui indikator kapasitas produksi

2.      Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah

3.      Pertumbuhan output perkapita sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan .

3.5.         Mengidentifikasi tiga alasan terjadinya ketidakmerataan pertumbuhan regional yaitu;

1.      Technical progress berubah diantara region;

2.      Pertumbuhan capital stock berubah diantara region;

3.      Pertumbuhan tenaga kerja berubah diantara region

3.6.         Masalah pokok dalam pembangunan daerah

Pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara daerah. Tujuannya mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

3.7.         Masalah Pembangunan Region

Tiap region di wilayah Indonesia yang luas ini selain memiliki sumber daya dan kondisi geografi yang berbeda- beda, juga menghadapi masalah yang berbeda dalam pengembangan dan pembangunan regional masing- masing. Oleh karena itu bagi kepentingan pengembangan dan pembangunan regional yang mendukung pembangunan nasional yang meyakinkan, wajib melakukan studi, penelitian dan analisis geografi secara mendalam terlebih dahulu. Studi ini memberikan jaminan terhadap pemanfaatan ruang secara tepat guna yang berdaya guna dalam menciptakan hasil guna yang setinggi-tingginya.

Menurut Tap. MPR RI No. II/MPR/1983. Bab IV) :

“Jumlah dan penyebaran penduduk yang berbeda-beda di tiap region, bukan hanya menjadi masalah bagi region masing-masing, juga menjadi masalah bangsa dan Negara Indonesia. Masalah ini sudah menjadi dasar perencanaan pengembangan dan pembangunan kependudukan di Indonesia. Pembangunan kependudukan yang terungkap dalam kebijakan kependudukan, bukan hanya berkenaan dengan keluarga berencana melainkan juga terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, ketenaga kerjaan, keahlian dan kepemimpinan.”

3.8.         Kebijaksanaan pembangunan regional

Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan dalam region tersebut. Dalam menerapkan kebijakan regional juga harus menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi geografi dan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Asas adil dan merata yang diterapkan dalam pembangunan nasional yang diterapkan dalam pembangunan regional, berarti setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan, tetapi pada pelaksanaannya dengan modal dasar dan factor dominan. Dengan demikian pembangunan regional harus disesuaikan dengankondisi pada daerah bersangkutan demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Ada 3 tahapan dalam pembangunan regional, yaitu pra pembangunan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan:

1.         Pra pembangunan

2.         Proses Pembangunan

3.         Pasca Pembangunan

3.9.         Pelaksanaan Pembangunan Regional

Dibutuhkan perencanaan yang tepat, tujuannya agar sesuai yang sebenarnya. Proses perencanaan pembangunan harus dikaitkan dengan orientasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan memenuhi beberapa dimensi, yaitu :

a.       Dimensi Substansi, artinya rencana pembangunan yang disusun dari sisi materinya harus sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

b.      Dimensi Proses, artinya proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kriteria scientific (memenuhi kaidah keilmuan atau rational) dan demokrasi dalam pengambilan keputusan.

c.       Dimensi Konteks, artinya rencana pembangunan yang telah disusun benar-benar didasari oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

4.      Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan

Kesenjangan ekonomi antar wilayah di di Indonesia sangat tinggi dan terus melebar, jauh dari harapan dengan pencegahan ataupun. Dengan kesenjangan ini jugalah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah pada negara berkembang seperti Indonesia ini, ada beberapa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangn pembangunan ekonomi dalam satu wilayah Negara:

1.               Konsentrasi Kegiatan ekonomi,

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembanguan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sehingga tidak salah jika kita masih menemukan masalah utama dalam pembangunan, yaitu: Pertama, Kegiatan ekonomi hanya terpusat pada satu titik daerah saja, contohnya Jawa. Kedua, dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Banyak faktor yang menyebabkan, seperti besarnya sebagian input untuk berproduksi diimpor (M) dari luar, bukannya disuplai dari daerah tersebut.

2.               Jika keadaan ini terus dibiarkan maka, daerah di luar pulau Jawa akan rugi dan semakin miskin saja, karena;

a.            Daerah akan kekurangan yang terampil, serta SDA yang dapat diolah untuk keperluan sendiri.

b.           Daerah akan semakin sulit dalam mengembangkan sektor non primer khususnya industri manufaktur, dan akan semakin sulit mengubah struktur ekonominya yang berbasis pertanian atau pertambangan ke industri.

c.            Tingkat pendapatan masyarakat di daerah semakin rendah sehingga pasar output semakin lama, dan menyebabkan perkembangan investasi di daerah semakin kecil.

3.               Alokasi Investasi, Indikator lain juga yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi (I) langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, bahwa kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah, karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.

4.               Mobilitas antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah , Kehadiran buruh migran kelas bawah adalah pertanda semakin majunya suatu negara. Ini berlaku baik bagi migran legal dan ilegal. Ketika sebuah negara semakin sejahtera, lapisan-lapisan masyarakatnya naik ke posisi ekonomi lebih tinggi (teori Marxist: naik kelas). 

Fenomena “move up the ladder” ini dengan sendirinya membawa kepada konsekuensi kosongnya lapisan terbawah. Walaupun demikian lapisan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebenarnya lapisan ini sangat substansial, karena menopang “ladders” atau lapisan-lapisan yang berada di atasnya. Lapisan inilah yang diisi oleh para migran kelas bawah. Salah satu pilar ekonomi liberal adalah kebebasan mobilitas faktor produksi, termasuk faktor buruh. Seharusnya yurisdiksi administratif negara tidak menjadi penghalang mobilitas tersebut. Namun, tetap saja perpindahan ini perlu ditinjau dan dikontrol agar tetap teratur.

5.               Perbedaan SDA antar Provinsi , Dasar pemikiran biasa mengatakan bahwa pembanguan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Sebenarnya sampai dengan tingkat tertentu pendapat ini masih dapat dikatakan, dengan catatan SDA dianggap sebagai modal awal untuk pembangunan. Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai sebaliknya malah akan mengganggu pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah sendiri. Inilah inti dari pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta: petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

6.               Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi, Kondisi demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang disominasi oleh sektor pertanian, ada yang didominiasi oleh sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan pembangunan ekonomi tiap daerah berbeda-beda.

7.               Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi

8.               Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga menyebabkan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Pada umumnya ketidaklancaran tersebut disebabkan karena keterbatasan transportasi dan komunikasi.

5. Pembangunan di Indonesia Bagian Timur

Lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya dari letak geografisnya yaitu, tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi, daerah yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat. Daerah yang sulit dijangkau karena jalannya rusak atau jauh, lebih mudah terjangkau dengan adanya transportasi air.

5.1.Keuntungannya:

a.       Proyek yang menarik dan mudah dijual karena akan mendapatkan hasil langsung berupa pohon/hasil hutan sepanjang yang akan dibuat jalan. Akan mendapatkan bahan galian yang bisa berupa bahan tambang yang bernilai tinggi (bisanya daerah tandus kaya akan bahan tambang bernilai tinggi dan batuan mulia/permata)dan atau bahan mineral.

b.      Peluang bisnis transportasi manusia dan barang (kalau tidak salah transportasi via air termasuk transportasi yang paling murah untuk angkutan barang).

c.       Bendungan bisa juga dibuat pembangkit listrik tenaga air.

d.      Bisa menjadi Objek wisata

e.       Di bendungan bisa dibuat budi daya ikan jaring terapung, sedangkan di jalan air bisa di buat budi daya ikan di keramba.

f.       Untuk saluran irigasi.

g.      Meningkatkan kesuburan tanah(biasanya daerah dekat aliran air, tanahnya menjadi lebih subur).

h.      Bisa juga dirancang untuk mengatasi banjir.

i.        Bisa juga dirancang untuk mengatasi kebakaran hutan (minimal melokalisasi kebakaran hutan yang terpotong jalan air).

j.        Transportasi manusia dan barang lebih mudah, murah dan lancar otomatis meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah itu dan antar pulau.

k.      Akan berkembang aktivitas-aktivitas ekonomi penunjang lainnya yang meningkatkan penghasilan dan menyerap lapangan pekerjaan.

l.        Mempermudah aparat keamanan untuk menjaga daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat darat.

5.2.Hal-hal yang harus diperhatikan:

a.       Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas jalan air

b.      Debit banjir bila air meluap

c.       Pemeliharaan jalan air

d.      Masalah keselamatan pengguna jalan air.

6.      Teori Dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi wilayah.

Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, Cluster Kacang Tanah, dst.

Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi dengan pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:

a.       Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.

b.      Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan berkesinambungan.

c.       Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).

Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan dengan strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan oleh Hirscman :

“Jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua priode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan baik walaupun sektor berkembang dengan tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri lain yang terkait dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut”.

Model pembangunan tak seimbang menolak pemberlakuan sama pada setiap sektor yang mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Model pembangunan ini mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan (leading sector) sehingga pada akhirnya akan merangsang perkembangan sektor lainnya.

Terdapat pula analisis kompetensi inti (core competiton). Kompetensi inti dapat berupa produk barang atau jasa yang andalan bagi suatu zona/kluster untuk membangun perekonomiannya. Pengertian kompetensi inti menurut Hamel dan Prahalad (1995) adalah :

“Suatu kumpulan kemampuan yang terintegrasi dari serangkaian sumberdaya dan perangkat pendukungnya sebagai hasil dari proses akumulasi pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis”.

Sedangan menurut Reeve (1995) adalah :

“Aset yang memiliki keunikan yang tinggi, sulit ditiru, keunggulan daya saing ditentukan oleh kemampuan yang unik, sehingga mampu membentuk suatu kompetensi inti”.

Daftar Pustaka :

www.academia.edu/9831960/Kemiskinan_definisi_ciri-ciri_dan_kategori

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html?m=1

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50

http://dasesetiawan999.blogspot.co.id/2010/10/kemiskinan-latar-belakang-dampak-dan.html?m=1

www.jelajahinternet.com/2015/10/7-pengertian-kemiskinan-menurut-para.html

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301

http://nafisah48.blogspot.co.id/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan.html?m=1