Npm : 27215126
Kelas : 1EB08
Pembangunan Ekonomi Daerah dan Otonomi Daerah
1.
Undang-Undang
Otonomi Daerah
Ø Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ø Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yangg Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ø Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Ø UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
Ø UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2.
Perubahan
Penerimaan Daerah Dan Peranan Pendapatan Asli Daerah
Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas
sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi
hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan
pembangunan. Perubahan yang signifikan terhadap pembangunan daerah yang
menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari
pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang
besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut.
Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom
mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangannya. Berkaitan dengan hal
tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan daerah.
PAD merupakan sumber penerimaan yang murni
dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak
seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD
terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian
keuangan suatu pemerintah daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
dinyatakan bahwa PAD terdiri dari :
1.
Hasil
pajak daerah;
2.
Hasil
retribusi daerah;
3.
Hasil
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkannya;
4.
Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
5.
Jasa
giro
6.
Pendapatan
bunga
7.
Tuntutan
ganti rugi
8.
Keuntungan
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
9.
Komisi,
potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh daerah
Dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi
presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan
PDRB sangat kuat, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi.
Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB), yang
mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk.
- Pembangunan Ekonomi Regional
3.1.
Pembangunan
regional
Usaha meningkatkan kualitas kehidupan maupun
kualitas lingkungan, sektor dan jangkauannya sangat luas. (Sumaatmaja, 1989:
49) Menurut sumber lain, pembangunan regional ialah strategi pemerintah
nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi
jalannnya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah
nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang dikehendaki.
3.2.
Perkembangan
teori ekonomi pertumbuhan dan meningkat ketersediaan data daerah mendorong
meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori
ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model
pertumbuhan neo-klasik. lalu beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan
teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.
3.3.
Secara
tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross
Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (GDP) suatu negara. Untuk daerah
makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik
Regional Bruto seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Tujuan utama dari
usaha-usaha pembangunan ekonomi menurut hidupnya (Todaro, 2000):
1.
Menciptakan
pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi
tingkat kemiskinan
2.
Ketimpangan
pendapatan dan tingkat pengangguran.
3.4.
Kesempatan
kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan regional dapat ditentukan
dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan;
1.
Pertumbuhan
output yaitu mengetahui indikator kapasitas produksi
2.
Pertumbuhan
output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari
perubahan tingkat kompetitifitas daerah
3.
Pertumbuhan
output perkapita sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai
indikator perubahan dari kesejahteraan .
3.5.
Mengidentifikasi
tiga alasan terjadinya ketidakmerataan pertumbuhan regional yaitu;
1.
Technical
progress berubah diantara region;
2.
Pertumbuhan
capital stock berubah diantara region;
3.
Pertumbuhan
tenaga kerja berubah diantara region
3.6.
Masalah
pokok dalam pembangunan daerah
Pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan
pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan
menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik
secara daerah. Tujuannya mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif yang
berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan
kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah
mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk
masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah
daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif
pembangunan daerah.Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi
masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir
potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
3.7.
Masalah
Pembangunan Region
Tiap region di wilayah Indonesia yang luas
ini selain memiliki sumber daya dan kondisi geografi yang berbeda- beda, juga
menghadapi masalah yang berbeda dalam pengembangan dan pembangunan regional
masing- masing. Oleh karena itu bagi kepentingan pengembangan dan pembangunan
regional yang mendukung pembangunan nasional yang meyakinkan, wajib melakukan
studi, penelitian dan analisis geografi secara mendalam terlebih dahulu. Studi
ini memberikan jaminan terhadap pemanfaatan ruang secara tepat guna yang
berdaya guna dalam menciptakan hasil guna yang setinggi-tingginya.
Menurut Tap. MPR RI No. II/MPR/1983. Bab IV)
:
“Jumlah dan penyebaran penduduk yang
berbeda-beda di tiap region, bukan hanya menjadi masalah bagi region
masing-masing, juga menjadi masalah bangsa dan Negara Indonesia. Masalah ini
sudah menjadi dasar perencanaan pengembangan dan pembangunan kependudukan di
Indonesia. Pembangunan kependudukan yang terungkap dalam kebijakan
kependudukan, bukan hanya berkenaan dengan keluarga berencana melainkan juga
terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, ketenaga kerjaan, keahlian dan
kepemimpinan.”
3.8.
Kebijaksanaan
pembangunan regional
Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan
pembangunan meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan dalam
region tersebut. Dalam menerapkan kebijakan regional juga harus menerapkan
pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi geografi dan sesuai dengan
masalah yang dihadapinya. Asas adil dan merata yang diterapkan dalam
pembangunan nasional yang diterapkan dalam pembangunan regional, berarti setiap
daerah memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan, tetapi pada
pelaksanaannya dengan modal dasar dan factor dominan. Dengan demikian
pembangunan regional harus disesuaikan dengankondisi pada daerah bersangkutan
demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas lingkungan.
Ada 3 tahapan dalam pembangunan regional,
yaitu pra pembangunan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan:
1.
Pra
pembangunan
2.
Proses
Pembangunan
3.
Pasca
Pembangunan
3.9.
Pelaksanaan
Pembangunan Regional
Dibutuhkan perencanaan yang tepat, tujuannya
agar sesuai yang sebenarnya. Proses perencanaan pembangunan harus dikaitkan
dengan orientasi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Perencanaan pembangunan yang ideal dilaksanakan memenuhi beberapa dimensi,
yaitu :
a.
Dimensi
Substansi, artinya rencana pembangunan yang disusun dari sisi materinya harus
sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.
b.
Dimensi
Proses, artinya proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan
memenuhi kriteria scientific (memenuhi kaidah keilmuan atau rational) dan
demokrasi dalam pengambilan keputusan.
c.
Dimensi
Konteks, artinya rencana pembangunan yang telah disusun benar-benar didasari
oleh niat untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan
tertentu.
4.
Faktor-Faktor
Penyebab Ketimpangan
Kesenjangan ekonomi antar wilayah di di
Indonesia sangat tinggi dan terus melebar, jauh dari harapan dengan pencegahan
ataupun. Dengan kesenjangan ini jugalah yang mengakibatkan terjadinya
ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah pada negara berkembang seperti
Indonesia ini, ada beberapa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangn
pembangunan ekonomi dalam satu wilayah Negara:
1.
Konsentrasi
Kegiatan ekonomi,
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di
daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi
kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat
ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembanguan dan pertumbuhan
ekonomi yang lebih rendah. Sehingga tidak salah jika kita masih menemukan masalah
utama dalam pembangunan, yaitu: Pertama, Kegiatan ekonomi hanya terpusat pada
satu titik daerah saja, contohnya Jawa. Kedua, dengan efek menetes ke bawah
tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Banyak faktor yang menyebabkan,
seperti besarnya sebagian input untuk berproduksi diimpor (M) dari luar,
bukannya disuplai dari daerah tersebut.
2.
Jika
keadaan ini terus dibiarkan maka, daerah di luar pulau Jawa akan rugi dan
semakin miskin saja, karena;
a.
Daerah
akan kekurangan yang terampil, serta SDA yang dapat diolah untuk keperluan
sendiri.
b.
Daerah
akan semakin sulit dalam mengembangkan sektor non primer khususnya industri
manufaktur, dan akan semakin sulit mengubah struktur ekonominya yang berbasis
pertanian atau pertambangan ke industri.
c.
Tingkat
pendapatan masyarakat di daerah semakin rendah sehingga pasar output semakin
lama, dan menyebabkan perkembangan investasi di daerah semakin kecil.
3.
Alokasi
Investasi, Indikator lain juga yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi
investasi (I) langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari
dalam negeri (PMDN). Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, bahwa
kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan
masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah, karena tidak adanya
kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.
4.
Mobilitas
antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah , Kehadiran buruh migran kelas
bawah adalah pertanda semakin majunya suatu negara. Ini berlaku baik bagi migran
legal dan ilegal. Ketika sebuah negara semakin sejahtera, lapisan-lapisan
masyarakatnya naik ke posisi ekonomi lebih tinggi (teori Marxist: naik
kelas).
Fenomena “move up the ladder” ini dengan
sendirinya membawa kepada konsekuensi kosongnya lapisan terbawah. Walaupun
demikian lapisan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebenarnya lapisan ini
sangat substansial, karena menopang “ladders” atau lapisan-lapisan yang berada
di atasnya. Lapisan inilah yang diisi oleh para migran kelas bawah. Salah satu
pilar ekonomi liberal adalah kebebasan mobilitas faktor produksi, termasuk
faktor buruh. Seharusnya yurisdiksi administratif negara tidak menjadi
penghalang mobilitas tersebut. Namun, tetap saja perpindahan ini
perlu ditinjau dan dikontrol agar tetap teratur.
5.
Perbedaan SDA antar Provinsi , Dasar
pemikiran biasa mengatakan bahwa pembanguan ekonomi di daerah yang kaya SDA
akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang
miskin SDA. Sebenarnya sampai dengan tingkat tertentu pendapat ini masih dapat
dikatakan, dengan catatan SDA dianggap sebagai modal awal untuk pembangunan.
Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi
yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai sebaliknya malah akan mengganggu
pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi
daerah sendiri. Inilah inti dari pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan
kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien. Pembangunan
ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti
mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta: petani, pengusaha
kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam
proses perencanaan.
6.
Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi,
Kondisi demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang
disominasi oleh sektor pertanian, ada yang didominiasi oleh sektor pariwisata,
dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan
pembangunan ekonomi tiap daerah berbeda-beda.
7.
Kurang Lancarnya Perdagangan antar
Provinsi
8.
Kurang lancarnya perdagangan antar
daerah juga menyebabkan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Pada umumnya
ketidaklancaran tersebut disebabkan karena keterbatasan transportasi dan
komunikasi.
- Pembangunan di Indonesia Bagian Timur
Lebih
tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya dari
letak geografisnya yaitu, tanah yang lebih tidak subur dan masalah
transportasi, daerah yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena
keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga
perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat. Daerah
yang sulit dijangkau karena jalannya rusak atau jauh, lebih mudah terjangkau
dengan adanya transportasi air.
5.1.Keuntungannya:
a. Proyek
yang menarik dan mudah dijual karena akan mendapatkan hasil langsung berupa
pohon/hasil hutan sepanjang yang akan dibuat jalan. Akan mendapatkan bahan
galian yang bisa berupa bahan tambang yang bernilai tinggi (bisanya daerah
tandus kaya akan bahan tambang bernilai tinggi dan batuan mulia/permata)dan
atau bahan mineral.
b. Peluang
bisnis transportasi manusia dan barang (kalau tidak salah transportasi via air
termasuk transportasi yang paling murah untuk angkutan barang).
c. Bendungan
bisa juga dibuat pembangkit listrik tenaga air.
d. Bisa
menjadi Objek wisata
e. Di
bendungan bisa dibuat budi daya ikan jaring terapung, sedangkan di jalan air
bisa di buat budi daya ikan di keramba.
f. Untuk
saluran irigasi.
g. Meningkatkan
kesuburan tanah(biasanya daerah dekat aliran air, tanahnya menjadi lebih
subur).
h. Bisa
juga dirancang untuk mengatasi banjir.
i.
Bisa juga dirancang untuk mengatasi
kebakaran hutan (minimal melokalisasi kebakaran hutan yang terpotong jalan
air).
j.
Transportasi manusia dan barang lebih
mudah, murah dan lancar otomatis meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah itu
dan antar pulau.
k. Akan
berkembang aktivitas-aktivitas ekonomi penunjang lainnya yang meningkatkan
penghasilan dan menyerap lapangan pekerjaan.
l.
Mempermudah aparat keamanan untuk
menjaga daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat darat.
5.2.Hal-hal
yang harus diperhatikan:
a. Masalah
pengawasan dan keamanan lalu lintas jalan air
b. Debit
banjir bila air meluap
c. Pemeliharaan
jalan air
d. Masalah
keselamatan pengguna jalan air.
6. Teori
Dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah
Perbedaan
karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga
membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya
perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi wilayah.
Zona
Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah
dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang
dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah
zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai
dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk
setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari
Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, Cluster Kacang Tanah, dst.
Zona
pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu solusi yang dapat
diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi dengan pendekatan Zona
Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:
a. Membangun
setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan kompetitifnya/kompetensi
intinya.
b. Menciptakan
proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan berkesinambungan.
c. Memberikan
peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi daerah.
Hal
ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya dikembangkan oleh para
ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat concern dengan ide
pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah berbagai Strategi
Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).
Strategi
ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis yang terkait dengan pembangunan
ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan dengan strategi ini adalah
Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan oleh Hirscman :
“Jika
kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua priode waktu tertentu
akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan
dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan
baik walaupun sektor berkembang dengan tidak seimbang. Perkembangan sektor
pemimpin (leading sector) akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Begitu
pula perkembangan di suatu industri tertentu akan merangsang perkembangan
industri-industri lain yang terkait dengan industri yang mengalami perkembangan
tersebut”.
Model
pembangunan tak seimbang menolak pemberlakuan sama pada setiap sektor yang
mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Model pembangunan ini
mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang menjadi unggulan
(leading sector) sehingga pada akhirnya akan merangsang perkembangan sektor
lainnya.
Terdapat
pula analisis kompetensi inti (core competiton). Kompetensi inti dapat berupa
produk barang atau jasa yang andalan bagi suatu zona/kluster untuk membangun
perekonomiannya. Pengertian kompetensi inti menurut Hamel dan Prahalad (1995)
adalah :
“Suatu
kumpulan kemampuan yang terintegrasi dari serangkaian sumberdaya dan perangkat
pendukungnya sebagai hasil dari proses akumulasi pembelajaran, yang akan
bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis”.
Sedangan
menurut Reeve (1995) adalah :
“Aset
yang memiliki keunikan yang tinggi, sulit ditiru, keunggulan daya saing
ditentukan oleh kemampuan yang unik, sehingga mampu membentuk suatu kompetensi
inti”.
Daftar
Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar